masukkan script iklan disini
Ketua Yaspetia Medan, Rules Gajah, S.Kom, Angkat Bicara Terkait Pernyataan Menteri ATR/BPN RI
Medan, 2 November 2024 — Dalam merespons pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, mengenai upaya pemberantasan mafia tanah, Ketua Yaspetia Medan, Rules Gajah, S.Kom, menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan inklusif terhadap masalah penguasaan tanah, khususnya di kawasan bekas konsesi Deli.
Dalam wawancaranya, Rules Gajah menyatakan, "Kami sangat mendukung upaya pemberantasan mafia tanah, yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat. Namun, kami mengingatkan bahwa dalam menjalankan program tersebut, hak-hak masyarakat adat dan warisan budaya yang berkaitan dengan tanah harus diakui dan dihormati."
Beliau menggarisbawahi beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah:
1. Dialog Terbuka dan Inklusif:
Menurut Rules, pemerintah perlu membangun saluran komunikasi yang transparan dengan semua pihak terkait. "Kami berharap akan ada forum dialog yang melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan Kesultanan Deli, untuk mendiskusikan isu-isu yang krusial terkait tanah," ujarnya. Dialog ini akan membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengurangi ketegangan yang mungkin muncul.
2. Pentingnya Pengakuan Hak Adat:
Rules menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat yang telah ada selama berabad-abad. "Tanpa pengakuan ini, setiap kebijakan yang diterapkan hanya akan menambah masalah, bukan menyelesaikan," ungkapnya.
3. Keadilan Sosial dan Transparansi :
Dalam setiap kebijakan, keadilan sosial harus menjadi prinsip utama. Rules menambahkan, "Kita tidak ingin melihat situasi di mana masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban dari kebijakan yang tidak memperhatikan konteks lokal. Transparansi dalam proses penerbitan sertifikat tanah sangat penting untuk mencegah manipulasi."
4. Dukungan untuk Penyelesaian yang Berkelanjutan :
Yaspetia Medan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk menemukan solusi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada penguasaan tanah, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata," tegasnya.
Rules Gajah juga menekankan bahwa penting bagi pemerintah untuk menyusun program yang tidak hanya menargetkan mafia tanah, tetapi juga mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindunginya. "Pendidikan mengenai hak tanah dan akses hukum sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses ini," tuturnya.
Yaspetia Medan berharap bahwa pernyataan ini menjadi langkah awal untuk membangun kesepahaman yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, isu penguasaan tanah dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan bermartabat, demi kebaikan semua pihak.(Red)
